Berita

Kejari Martapura Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Banjar Senilai 16,3 M

SINAR PAGI BARU – KALIMANTAN SELATAN.

Sudah sekian lama kasus ini terendus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura, namun sangat disayangkan dalam prosesnya tim jaksa penyidik menghentikan pemeriksaannya atau mengeluarkan SP3.

Diketahui, kasus ini adalah perkara dugaan tipikor dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah di DPRD Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 sebesar Rp 16,3 miliar dari anggaran Rp 24,2 miliar sebagaimana dokumen pelaksana anggaran (DPA) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar.

Padahal perkara dugaan tipikor perjalanan dinas luar daerah di DPRD Kabupaten Banjar ini telah menjadi perhatian masyarakat, termasuk aksi demo oleh aktivis pegiat anti korupsi dant tidak luput dilakukan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2020 lalu.

Terkait penghentian perkara dugaan korupsi itu, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, tidak merespon pertanyaan wartawan Sinar Pagi Baru.

Sehingga wartawan mencoba mengkonfirmasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) lewat surat untuk mempertanyakan alasan institusi dibawahnya (Kejari Martapura-red) membuat kebijakan menghentikan kasus tersebut. 

Melalui Kasi Penkum Kejati Kalsel, Makhpujat, SH menyampaikan bahwa Tim Jaksa Penyidik pada Kejari Martapura sudah menghentikan proses penyidikannya dengan alasan, pertama unsur subyektif berupa niat jahat sesuai asas sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang  menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Mengenai hal itu, Makhpujat menerangkan bahwa Pelaksana Fungsi Administrasi yaitu Sekretaris Dewan DPDRD Kabupaten Banjar selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Bendahara DPRD tidak ditemukan unsur melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, berdasarkan laporan hasil audit investigasi BPKP Kalsel tanggal 22 Desember 2017, atas kegiatan perjalanan dinas luar daerah oleh anggotan DPRD Kabupaten Banjar TA 2015 s/d 2016 yang pada kesimpulannya atas kegiatan perjalan dinas luar daerah para anggota DPRD Kab Banjar tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp 2,2 miliar.

Terhadap kerugian negara itu, dengan itikad baik dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dan telah disetorkan ke rekening Bank Kalsel Cbang Martapura.

Ketiga, kerugian keuangan negara itu disebabkan adanya pertentangan peraturan perundang-undangan tentang besaran biaya yang ditetapkan oleh SK Bupati Banjar Tahun 2015 dan 2018 dengan Permen Keuangan dalam hal penetapan besaran rencana anggaran biaya (RAB) perjalanan dinas luar daerah.

Dimana kedua peraturan tersebut yaitu Permen Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan peraturan Permen Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan TA 2015 dengan Perbup Banjar Nomor: 62 Tahun 2014 tentang perjalanan dinas TA 2015 dengan Perbup Banjar Nomor: 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perbup Banjar Tahun 62 Tahun 2014 tentang perjalanan tahun 2015.

Peraturan itu merupakan dua jenis peraturan perundang-undangan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga pembayaran akibat perbedaan dasar perhitungan berdasarkan laporan hasil audit investigasi BPKP Kalsel dan itulah yang harus dikembalikan.

“Pemulihan pengembalian harus dilakukan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dengan mengacu kepada hasil audit BPKP Kalsel digunakan sebagai dasar mengembalikan kerugian keuangan negara dimaksud”, tutup Makhpujat. (Din) - KT. Kalsel