Berita

Kejati Kalsel dan RSUD Ulin Perpanjang MoU Bidang Datun

Banjarmasin – koranprogresif.co.id – RSUD Ulin Banjarmasin perpanjang Nota kesepahaman bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Acara penanda tanganan MoU oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kalsel, Rudy Prabowo Aji, SH, MH dengan Direktur RSUD Ulin, dr. Hj Suciati, M.Kes dilaksanankan di Aula Anjung Papadaan Kejaksaan Tinggi Kalsel, Senin (31/5/21).

Acara dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Firman Subhan, SH, MH, Asisten Pembinaan, Widagdo, SH dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dwianto Prihartono, SH, MH.

Selesai acara, Kajati Kalsel didampingi para Asisten dan Direktur RSUD Ulin kepada Awak Media menyampaikan terkait Mou yang dilaksanakan. “Kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejati Kalsel ini sudah terjalin sejak lama, ini penanda tanganan Mou yang ke enam kalinya,“ ungkap dr. Hj Suciati, M.Kes.

Diterangkannya, dengan adanya kerja sama ini pihaknya dapat berkonsultasi dan juga mohon pendampingan hukum.

Terkait pembangunan Fasilitas RSUD Ulin, Suciati membeberkan bahwa, Pihaknya selalu mengundang Tim Kejati kalsel setiap rapat progres, dan jika ada ketidak sesuaian, Tim Kejati Kalsel memberikan teguran dan advice sehingga tidak terjadi pelanggaran.

Di tempat yang sama Kajati Kalsel menjelaskan, dengan dilakukannya perpanjangan kerjasama ini tentunya bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam kesempatan ini, Kajati Kalsel juga membeberkan tentang penanda tanganan MoU dengan Pihak lain. “Selama tahun 2021 ini sudah ada 16 (enam belas ) MoU dan sudah ada beberapa Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diterima oleh Kejati Kalsel,” ujarnya.

SKK tersebut antara lain dari Pelindo III terkait masalah kontainer dari PT. TAJ dan PT. PPI terkait tagihan dan PT. Pertamina Persero Kota Baru.

Untuk PT. Pertamina Persero Kota Baru, Kejati Kalsel berhasil menyelamatkan keungan negara senilai sekitar 800 juta rupiah. Sedangkan untuk PT. Banjar Intan Mandiri (BIM) kabupaten Banjar sudah telat karena kejati kalsel masuk pada saat tahap peninjauan Kembali (PK). (MN) - KT. Kalsel